Cum ergo hoc propter hoc - Korelasi tidak selalu memiliki hubungan dengan penyebab awal awal. Perkembangan teknologi digital telah membawa banyak kemudahan dalam pertukaran informasi. Namun, di sisi lain, muncul ancaman serius berupa misinformasi dan hoaks yang semakin sulit dikendalikan. 

Misinformasi dan hoaks sengaja dibuat untuk menipu, menggiring opini publik, atau bahkan menciptakan konflik sosial. Di Indonesia, masalah ini menjadi tantangan besar dalam komunikasi publik karena tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengancam persatuan bangsa.

Kedua masalah tersebut memiliki tingkat penyebaran yang relatif tinggi. Mereka cenderung dikemas dengan narasi emosional dan provokatif sehingga mudah memancing reaksi spontan para pembaca. Misinformasi dan hoaks juga berpotensi dapat memupuk standar sosial yang berpotensi memecah masyarakat. 

Kedua masalah tersebut memiliki tingkat penyebaran tinggi dikarenakan, mereka dikemas dengan narasi emosional dan provokatif sehingga mudah memancing reaksi spontan para pembaca. 

Psikologi manusia memang cenderung lebih mudah menerima informasi yang selaras dengan keyakinannya, sebuah bias kognitif yang dikenal sebagai confirmation bias. Ditambah dengan rendahnya literasi digital, banyak orang langsung memberikan informasi tanpa memverifikasi kebenarannya terlebih dahulu.

Upaya memerangi hoaks kerap dilakukan oleh berbagai lembaga dan institusi. Selain itu, pemerintah turut berperan aktif melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI), yang aktif memblokir situs dan akun penyebar hoaks. 

Namun sebagai warga yang berliterasi dan berpendidikan, kita juga harus dapat lebih bijak menerima informasi dan mengelola emosi agar tidak terjebak dengan Misinformasi dan Hoaks. 

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang lebih efektif diantaranya:

1. Edukasi literasi media harus dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Masyarakat perlu diajarkan cara mengenali ciri-ciri hoaks, memverifikasi sumber informasi, dan berpikir kritis sebelum membagikan konten.

2. Kolaborasi antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat sipil harus diperkuat demi mempercepat deteksi dan penanganan hoaks.

Misinformasi dan hoaks adalah musuh keharmonisan sosial. Pemberantasan hoaks melalui berbagai media sesungguhnya datang dari keinginan masing-masing. Mulailah dengan langkah sederhana: berhenti sejenak, cek ulang informasi, dan pastikan kebenarannya sebelum membagikan. Dengan kesadaran kolektif, kita bisa menciptakan ekosistem informasi yang lebih sehat dan bertanggung jawab di Indonesia.