Indonesia kini tengah menuju babak baru dalam persaingan global. Dengan kekayaan alam yang berlimpah, tentunya banyak berbagai potensi aktualisasi sekaligus hilirisasi yang mampu mendongkrak perekonomian Indonesia. Meski demikian, Sumber Daya Alam Indonesia jelas memiliki keterbatasan yang akan menipis dengan berjalannya waktu, kebutuhan beserta demand akan akselerasi proyek yang akan ditempuh Indonesia.

Akselerasi proyek strategis melalui pemanfaatan SDA diarahkan untuk memperkokoh kedaulatan ekonomi dan mengurangi ketergantungan impor energi dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Sejalan dengan itu, integrasi kawasan Food Estate berskala besar bertujuan menciptakan ketahanan pangan nasional yang inklusif bagi produsen lokal dan mengekspansi sektor ekonomi strategis.

Sebagaimana yang kita pahami, Indonesia memanglah salah satu negara dengan jumlah impor terbesar diantara beberapa negara lainnya di Asia Tenggara. Menurut sejumlah kajian pada tahun 2024 lalu, tercatat terdapat sebanyak 1 juta barel bahan bakar yang masuk ke Indonesia, dengan penyumbang terbesar yakni Singapura dengan total 15 Triliun barrel dari Januari s.d Desember 2024. 

Meskipun berbagai rencana diatas memanglah secara strategis mendukung penguatan swasembada serta perekonomian Indonesia di kancah Global, namun tetaplah ada “Konsekuensi” yang harus dibayarkan, apa yang diambil dari alam akan kembali ke tempatnya pada waktunya. 

Belum lama ini kita mendapati berbagai bencana alam yang menimpa sanak saudara kita di sejumlah wilayah di Indonesia. Datangnya badai Siklon Tropis yang membawa intensitas hujan berlebih turut menyebabkan Banjir Bandang di beberapa wilayah di Sumatra dan Jawa. 

Disisi lain, kawasan pesisir pantai Jakarta seperti Ancol dan beberapa titik Jakarta Utara seperti Kelapa Gading turut merasakan adanya kenaikan permukaan laut. Meskipun terdapat wacana seperti pembangunan Giant Seawall atau tembok laut raksasa sepanjang 500 km guna memininalisir adanya dampak dari kenaikan air laut memiliki kelemahan terutama dalam segi maintenance yang sangat memerlukan dana yang besar. 

Gagasan lainnya seperti Agroforestri atau penumbuhan lahan tani baru dengan tanaman yang lebih mudah dikomersialisasikan dengan nilai ekonomis tinggi seperti Kelapa Sawit, keduanya tidak menjadi solusi jangka panjang yang mampu menjaga keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia. 

Sebagai negara berkembang dengan rakyat yang masih bergantung pada hasil alam lokal, kita selayaknya perlu mengevaluasi kembali lengkah yang tepat untuk mensejahterakan Bumi Nusantara tanpa mengorbankan kelestarian alam kita beserta pola distribusi spesies demi menjaga kelangsungan hidup populasi biota sekitar. Sebagai contohnya, keberadaan Hutan Bakau yang mampu menjadi penghalang gelombang pasang serta menahan sedimen sehingga mencegah adanya erosi dari air laut yang masuk ke celah bawah tanah. Contoh lainnya meliputi bagaimana kapabilitas hutan hujan sebagai penyerap air sangat melampaui akar yang dimiliki Kelapa Sawit, meskipun keduanya sama-sama memiliki kesamaan yakni akarnya yang bersifat serabut.

Lebih jauh lagi, persimpangan nilai moral dan konflik agraria yang sering terjadi antara kepentingan institusi dan warga lokal merupakan sinyal bahwa hilirisasi bukan sekadar soal angka pertumbuhan ekonomi. Hilirisasi, pengembangan swasembada pangan sekaligus ekonomi yang sejati harus mampu menyeimbangkan antara profitabilitas, proteksi lingkungan, dan keadilan sosial bagi generasi mendatang.

Sumber Referensi: 

TheConversation.id - Program ‘food estate’ yang harmonis dengan lingkungan dan masyarakat adat: bagaimana caranya?

TheConversation.id- Praktik agroforestri belum efektif memulihkan hutan lindung: Studi di Lampung

TheConversation.id - Alasan tanggul laut raksasa pantura bukan solusi yang dibutuhkan masyarakat