Industri 5.0 kian mengedepankan konsep pembangunan yang menekankan pertumbuhan dan pemerataan sumber daya baik alam maupun manusia. Namun terkadang ekspansi dan potential profit gain kian mengesampingkan pelestarian lingkungan dan kesehata warga setempat.

Dalam salah satu kasus yang dibahas dalam buku berjudul 'Collapse' (2005) oleh Jared Diamond, memberikan salah satu penjelasan bahwa kehancuran beberapa peradaban terbesar di dunia, disebabkan oleh ketidakstabilan lingkungan melalui kegiatan penebangan maupun pencemaran. 

Indonesia yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) berlimpah tentu tidak luput dari adanya expansi dan hilirisasi pembangunan, terutama dalam sektor industri dan pembangkit tenaga. Menurut sumber data yang disajikan dalam salah satu jurnal Akuntansi Universitas Dian Nusantara (UNDIRA) sektor industri kian menyumbang sebesar 40.46% total emisi karbon dan limbah industri yang kian menjadi faktor utama pencemaran lingkungan. 

Keadaan tersebut kian mengkhawatirkan ketika melihat adanya ekspansi masif terutama dalam sektor pertambangan. Hal tersebut kini kian menarik perhatian publik dan juga sektor lainnya seperti pariwisata. 

Kawan UNDIRA nyatanya, pelestarian lingkungan telah tertuang dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 yang menyatakan ketetapan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Disamping meraih profit, keberlangsungan lingkungan hidup merupakan salah satu perhatian yang kini dipantau dalam dunia bisnis dan etos kerja. Dalam pengelolaan bisnis, kita tidak hanya berpacu pada perolehan keuntungan maupun potensial keuntungan (potential gain). Demi menjaga keberlangsungan bisnis, sepatutnya kita juga disarankan memperhatikan secara seksama lingkungan sekitar kita. 

Safety atau keselamatan (K3) sesungguhnya wajib diterapkan pada pengelolaan lingkungan dan wellfare warga setempat. Mengacu pada hal tersebut, dalam Ilmu Akuntansi telah tercantum pendekatan yang tidak hanya berfungsi untuk mengatur efisiensi keuangan, namun juga menghitung kontribusi perusahaan dalam mengimplementasikan biaya preservasi lingkungan - atau singkatnya disebut Green Accounting. Menurut Lestari et al., 2024, Green accounting mengukur dan melaporkan informasi keuangan yang memperhitungkan aspek lingkungan dalam aktivitas bisnis.

Tidak hanya Green Accounting dapat bermanfaat dalam jangka panjang melalui alokasi keuangan demi kelestarian lingkungan. Selain itu, Green Accounting sebagai salah satu dari keilmuan Akuntansi didasarkan pada prinsip akuntabilitas serta transparansi. 

Maka pelaksanaan sekaligus pemetaan dari Green Accounting-pun secara progresif dapat menjembatani kepentingan instansi dalam menciptakan ‘appeal’ atau ketertarikan yang nantinya diimplementasikan dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR). Program CSR sendiri melibatkan realisasi penyejahteraan kehdiupan sosial, ekonomi, dan lingkungan sebagai bagian strategi perusahaan dalam meningkatkan citra dan hubungan dengan pemangku kepentingan. 

Diharapkan langkah yang diimplementasikan sesuai kaidah akuntansi beserta kebijakan yang baik menuju keselamatan lingkungan dan public wellfare, mampu menarik kepercayaan para stakeholder maupun masyarakat. 

Lantas melalui adanya ketertarikan stakeholder terhadap konsep prospek keberlangsungan lingkungan dan inovasi yang dirincikan, akan mendorong terciptanya siklus Green Economy - yakni siklus pelaksanaan bisnis yang sehat dan bersahaja bagi lingkungan dan kehidupan sekitar melalui inovasi serta kalkulasi terpercaya.